
https://www.antaranews.com
Pojok Kini – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan tingginya harga tanah di Indonesia. Menurutnya, penyelesaian masalah ini akan dilakukan dengan berkoordinasi erat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) yang dipimpin oleh Menteri Nusron Wahid. Dalam upaya mengatasi kesulitan ini, Fahri menegaskan bahwa pihaknya fokus untuk mencari solusi yang dapat menurunkan harga tanah yang saat ini masih menjadi kendala besar dalam pembangunan rumah dengan harga terjangkau.
Fahri mengungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat lalu bahwa persediaan tanah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah. Tanah yang mahal bukan hanya menyulitkan pembangunan perumahan, tetapi juga berpotensi menciptakan spekulasi yang merugikan masyarakat luas. “Kita ingin tanah yang tersedia untuk pembangunan perumahan tidak lagi menjadi lahan spekulasi yang memperburuk harga tanah,” ujar Fahri. Menurutnya, mekanisme yang memungkinkan adanya spekulasi harga tanah harus segera diselidiki dan diubah agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam hal ketersediaan rumah yang terjangkau.
Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam persoalan harga tanah adalah tingginya biaya yang disebabkan oleh praktik perizinan yang dianggap tidak transparan dan melibatkan tindakan penyogokan. Fahri menegaskan bahwa praktik suap dan sogok menyogok yang terjadi dalam proses perizinan tanah harus dihentikan segera. Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara tegas telah menyarankan agar segala bentuk korupsi dalam proses ini diberantas. “Presiden sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk menghentikan segala bentuk suap dan korupsi yang menghambat proses pembangunan rumah untuk rakyat,” kata Fahri.
Pemerintah berharap, dengan adanya koordinasi yang baik antara kementerian terkait, permasalahan harga tanah yang tinggi dapat segera diatasi. Di sisi lain, dengan penurunan harga tanah, diharapkan masyarakat akan semakin mudah mengakses rumah yang layak huni dengan harga yang lebih terjangkau. Ini juga diharapkan dapat membantu mempercepat tercapainya program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Fahri menyatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja keras agar harga tanah menjadi lebih terjangkau. Upaya-upaya ini tidak hanya melibatkan perubahan kebijakan, tetapi juga tindakan nyata di lapangan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha dan lembaga-lembaga terkait lainnya. “Dengan mekanisme yang baik dan kebijakan yang tepat, harga tanah akan semakin terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Fahri juga menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses yang berkaitan dengan tanah. Semua pihak yang terlibat dalam proses ini harus memastikan bahwa tidak ada praktik yang merugikan rakyat. “Pemerintah akan terus berusaha keras untuk mengatur dan memperbaiki mekanisme terkait agar rakyat bisa mendapatkan rumah yang lebih terjangkau,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, pemerintah berharap dengan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan tanah dan perizinan, akan tercipta pasar properti yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau.