Pojok Kini – Pada Rabu (4/12), Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun dikenakan larangan bepergian ke luar negeri di tengah tuduhan pengkhianatan yang dilayangkan kepadanya. Kejaksaan Distrik Pusat Seoul memutuskan untuk menangguhkan perjalanan internasional Kim setelah beberapa partai politik kecil mengajukan pengaduan. Mereka menuduh Kim, bersama Presiden Yoon Suk Yeol dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su, terlibat dalam tindakan pengkhianatan terkait dengan keputusan pembatalan darurat militer yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Masalah ini bermula pada Selasa (3/12), ketika Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer yang diusulkan oleh Kim. Pengumuman tersebut datang di tengah kebuntuan politik yang semakin meningkat di negara itu, dimana Majelis Nasional yang dikendalikan oleh oposisi semakin memperparah situasi. Namun, kurang dari enam jam setelah pengumuman darurat militer, Majelis Nasional memberikan suara untuk menentang perintah tersebut dan mengakhiri keadaan darurat. Hal ini memicu kontroversi besar dan akhirnya menyebabkan Kim Yong-hyun mengajukan pengunduran dirinya.
Presiden Yoon menerima pengunduran diri Kim pada Kamis (5/12) dan segera menunjuk pengganti Kim. Yoon mencalonkan Choi Byung-hyuk, seorang jenderal bintang empat yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Arab Saudi, sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Choi dianggap sebagai kandidat yang tepat berkat pengalaman militernya yang luas dan pemahamannya yang mendalam tentang isu-isu keamanan nasional. Kepala Staf Kepresidenan Korea Selatan, Chung Jin-suk, menggambarkan Choi sebagai seorang profesional militer berpengalaman yang memiliki pemahaman mendalam mengenai aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat.
Dalam sistem pemerintahan Korea Selatan, semua menteri diharuskan untuk menjalani proses konfirmasi parlemen, meskipun pengangkatan perdana menteri adalah satu-satunya yang membutuhkan persetujuan penuh dari Majelis Nasional. Oleh karena itu, meskipun Choi Byung-hyuk sudah ditunjuk, pengangkatannya masih harus menunggu proses konfirmasi dari legislatif.
Larangan bepergian yang diterapkan kepada Kim Yong-hyun merupakan bagian dari proses penyelidikan lebih lanjut terhadapnya. Tuduhan pengkhianatan tersebut berawal dari keputusan kontroversial pemerintah yang mengeluarkan perintah darurat militer yang, setelah dibatalkan, memicu reaksi keras dari pihak oposisi dan kelompok politik lainnya. Meskipun demikian, para pihak yang terlibat dalam proses hukum ini menganggap langkah tersebut sebagai cara untuk menjaga integritas pemerintahan dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Meskipun masih ada banyak pertanyaan seputar penyebab keputusan tersebut dan dampaknya terhadap situasi politik di Korea Selatan, perkembangan terbaru ini menunjukkan adanya ketegangan yang cukup besar dalam politik dalam negeri negara tersebut. Kejadian ini memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan militer dapat memicu perpecahan politik, dan bagaimana proses hukum bisa berperan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.
Dengan pengunduran diri Kim Yong-hyun dan pengangkatan Choi Byung-hyuk sebagai calon penggantinya, Korea Selatan kini menghadapi tantangan baru dalam menavigasi ketegangan politik domestik dan menjaga stabilitas dalam hubungan internasional, terutama dengan mitra penting seperti Amerika Serikat.
