Sumber: antaranews.com
Pojok Kini – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya mengubah status Indonesia dari negara penerima bantuan menjadi negara yang dapat memberikan bantuan kepada negara lain yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, ketika merespons pertanyaan mengenai dampak dari pembubaran Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) oleh Presiden AS, Donald Trump, terhadap Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis, Rolliansyah atau yang akrab disapa Roy menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase transisi. Ia menyebutkan bahwa selama ini Indonesia lebih sering berada dalam posisi sebagai negara penerima bantuan dari negara lain. Namun, ke depan, Indonesia menargetkan untuk bertransformasi menjadi negara yang mampu memberikan bantuan bagi negara lain.
Roy juga menegaskan bahwa sebagai anggota G20, Indonesia memiliki ekonomi yang berkembang dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diperkirakan akan semakin kuat dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah Indonesia berupaya menyesuaikan potensi tersebut dengan posisi Indonesia dalam kebijakan ekonomi luar negeri.
Terkait dengan dampak dari kebijakan pembubaran USAID, Roy mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum memperoleh informasi resmi mengenai perubahan program yang akan dilakukan sebagai akibat dari kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dengan demikian, dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap Indonesia pun belum dapat diketahui secara pasti.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak menjadikan bantuan asing sebagai sumber utama dalam menjalankan program-programnya. Menurutnya, pemerintah selalu menganggap bantuan dari negara lain sebagai pelengkap, bukan sebagai faktor utama dalam pembangunan nasional. Ia juga menjelaskan bahwa sumber pendanaan utama bagi berbagai kebutuhan di Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, program-program yang dijalankan di dalam negeri tetap dapat berjalan meskipun bantuan dari negara lain mengalami perubahan.
Lebih lanjut, Roy menyampaikan bahwa Kemlu RI akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah terkait guna memastikan agar program-program yang telah dirancang oleh pemerintah dapat tetap berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa keberlanjutan program-program tersebut tidak akan bergantung pada adanya bantuan atau kontribusi dari negara lain, melainkan akan tetap didukung oleh kebijakan serta anggaran nasional.
Sementara itu, diketahui bahwa Kantor Pusat USAID di Washington D.C. resmi ditutup pada bulan lalu. Kebijakan ini diambil setelah Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk, menyampaikan bahwa Presiden Trump telah memberikan persetujuan untuk penutupan badan tersebut.
Penutupan USAID berdampak pada berbagai proyek yang selama ini dibiayai oleh lembaga tersebut di beberapa negara, termasuk Indonesia. Sebelumnya, USAID telah menyalurkan sekitar 153 juta dolar AS pada tahun 2023 untuk mendukung berbagai proyek di Indonesia, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur.
Meski terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah AS, Indonesia tetap bertekad untuk memperkuat posisinya sebagai negara yang tidak hanya mampu mengelola kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dapat berkontribusi bagi negara-negara lain yang membutuhkan bantuan. Upaya ini sejalan dengan ambisi Indonesia untuk semakin memperkuat perannya dalam politik dan ekonomi global.
