https://www.antaranews.com
Pojok Kini – Ekonom Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa pemberian stimulus ekonomi yang tepat dan evaluasi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menyusul laporan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen, Bhima menilai bahwa meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan inflasi bulan Oktober (1,71 persen yoy), inflasi yang rendah tersebut masih perlu dicermati karena bisa menjadi indikasi lemahnya permintaan konsumsi rumah tangga.
Inflasi yang terbilang kecil ini, menurut Bhima, mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, yang dapat berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi di akhir tahun. Biasanya, inflasi pada bulan November cenderung dipengaruhi oleh kenaikan harga musiman menjelang Natal dan Tahun Baru, yang meliputi harga tiket transportasi udara, darat, dan laut. Namun, pada November 2024, subsektor transportasi hanya mengalami inflasi yang sangat kecil, yakni hanya 0,03 persen yoy. Ini menjadi tanda adanya masalah dalam permintaan di sektor transportasi, yang biasanya menjadi pendorong inflasi musiman.
Lebih lanjut, Bhima mencatat bahwa meskipun ada penurunan harga tiket pesawat, kebijakan tersebut tidak dapat menjelaskan kinerja subsektor transportasi lainnya. Dengan meningkatnya permintaan untuk transportasi darat dan laut, seharusnya inflasi di sektor ini meningkat, namun yang terjadi justru sebaliknya, yang semakin menegaskan lemahnya daya beli masyarakat. “Kondisi ini berisiko membuat pertumbuhan ekonomi lebih lambat pada kuartal IV 2024,” ungkap Bhima, menambahkan bahwa pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Selain itu, Bhima memperingatkan bahwa meskipun inflasi rendah, ada potensi lonjakan inflasi yang justru disebabkan oleh kebijakan fiskal yang kurang tepat. Salah satu kebijakan yang dikhawatirkan Bhima dapat meningkatkan tekanan inflasi adalah rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2025, yang akan membebani kelas menengah bawah. Menurutnya, pemerintah harus segera membatalkan kebijakan tersebut agar tidak semakin membebani masyarakat, yang akan memperburuk daya beli.
Bhima juga menekankan pentingnya stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga inflasi agar tidak menurun terlalu tajam, yang justru berisiko membuat perekonomian stagnan. “Stimulus ekonomi perlu diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menghindari dampak buruk dari inflasi rendah yang tidak diiringi dengan peningkatan konsumsi,” ujarnya.
Meskipun inflasi tahunan mengalami penurunan, inflasi bulanan pada November 2024 tercatat meningkat sebesar 0,30 persen (month-to-month/mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan 0,08 persen pada bulan Oktober. Peningkatan ini menunjukkan adanya lonjakan harga pada beberapa sektor, meskipun secara keseluruhan inflasi masih dalam kisaran aman. Namun, Bhima menegaskan bahwa inflasi yang masih rendah tetap memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar tidak mengarah pada stagnasi ekonomi.
Inflasi tahun kalender hingga November 2024 tercatat sebesar 1,12 persen (year-to-date/ytd), yang menunjukkan bahwa inflasi masih berada dalam batas yang terkendali, tetapi pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar tidak memicu kenaikan harga yang signifikan pada tahun depan.
Dengan tantangan besar menuju akhir tahun, terutama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada kuartal IV 2024, Bhima mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang hati-hati dan terukur sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengendalikan inflasi tetapi juga mendukung pemulihan ekonomi, termasuk dengan meningkatkan konsumsi dan investasi.
Dengan demikian, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan stimulus yang efektif dan mengevaluasi kebijakan fiskal yang berpotensi memicu kenaikan biaya hidup bagi masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah bawah. Keputusan yang bijaksana dalam kebijakan fiskal akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, serta memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
