Sumber: antaranews.com
Pojok Kini – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) melakukan kunjungan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna memperoleh dukungan dan masukan dalam meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Pertemuan tersebut berlangsung di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dihadiri oleh Kepala BP Haji RI Moch. Irfan Yusuf, Wakil Kepala Badan Dahnil Anzar Simanjuntak, serta beberapa jajaran lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Irfan Yusuf menegaskan bahwa BP Haji berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ia berharap, melalui kerja sama ini, penyelenggaraan haji dapat dikelola secara lebih profesional dan sesuai dengan harapan Presiden serta umat Islam di Indonesia.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap reformasi penyelenggaraan haji. Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya efisiensi serta peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan haji. Oleh karena itu, BP Haji telah menyiapkan strategi yang disebut EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta mengusung visi tri sukses, yaitu sukses dalam ritual haji, sukses dalam membangun ekosistem ekonomi haji, dan sukses dalam membentuk peradaban yang lebih baik.
Dalam diskusi tersebut, Muhammadiyah juga diminta untuk memberikan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dengan adanya revisi ini, BP Haji diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Presiden.
Selain membahas reformasi penyelenggaraan haji, diskusi juga menyinggung mengenai wacana pelaksanaan Dam di Indonesia. Wacana ini dianggap sebagai solusi atas berbagai kendala yang dihadapi jamaah haji di Arab Saudi, sekaligus untuk mengoptimalkan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di Tanah Air.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik komitmen BP Haji dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia menekankan bahwa mengingat kompleksitas penyelenggaraan haji yang mencakup aspek syariah, sosial, ekonomi, dan politik, pengelolaannya harus dilakukan dengan persiapan yang matang.
Haedar menjelaskan bahwa ibadah haji tidak hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas keislaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang komprehensif serta tata kelola yang profesional menjadi faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraannya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji. Mengingat besarnya dana yang berputar dalam penyelenggaraan ibadah haji serta banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Dari sisi kebijakan, Haedar mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji tidak bisa dilepaskan dari faktor politik. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah, peran DPR, serta hubungan diplomasi dengan Arab Saudi menjadi aspek penting yang harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.
Selain berbagai aspek teknis, Haedar juga menggarisbawahi bahwa berhaji merupakan cita-cita terbesar bagi umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus dilakukan dengan sistem yang baik dan tidak bisa disiapkan secara instan.
Ia menambahkan bahwa BP Haji diharapkan mampu memberikan solusi untuk mengatasi antrean panjang calon jamaah haji yang semakin meningkat setiap tahunnya. Terlebih, mayoritas calon jamaah yang mendaftar saat ini berada di rentang usia 50 tahun ke atas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar proses keberangkatan jamaah dapat berjalan lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
Dengan adanya kerja sama antara BP Haji dan Muhammadiyah ini, diharapkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji dapat diatasi secara lebih efektif. Transparansi, efisiensi, serta profesionalisme diharapkan menjadi prinsip utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji Indonesia di masa mendatang.
